MEDAN-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari Pemuda Batak Bersatu (PBB) untuk membangun Sumatera Utara. Apalagi PBB mempunyai potensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik lagi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 PBB di Hotel Emerald Garden, Jumat (16/10/2020)
Dalam Kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan Suku Batak adalah suku yang hebat. Pada masa lalu saja, organisasi pemuda Batak telah ada dan ikut berkontribusi dalam masa awal perjuangan kemerdekaan negeri ini, antara lain organisasi Jong Batak.
Selain itu, orang Batak juga banyak yang ditakdirkan menjadi orang hebat. “Aku dukung kalian dengan syarat jangan receh, jangan kau jual nama Batak ini hanya untuk kebutuhan pribadi, ” kata Gubernur.
Gubernur juga mengajak seluruh perantau yang berasal dari Sumut agar kembali dan membangun daerah. Karena menurutnya, yang bisa membangun Sumut adalah masyarakat asal Sumut sendiri, sehingga Sumut ini bisa maju. “Saya tak bermarga, tapi dari kecil sampai sekarang saya di sini, ” kata Gubernur, disambut tepuk tangan.
Gubernur mempersilahkan PBB memberikan ide atau konsep apapun yang bisa disumbangkan demi kemajuan di Sumut. Sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun daerah. Perlu sinergi dari seluruh komponen masyarakat dana pastikan organisasi ini dibawa ke tempat yang terhormat. Sampaikan apa program yang mau dibikin, kita bikin, ” ujar Gubernur.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB Lambok Sihombing menceritakan bagaimana pertama kali PBB dibentuk. Yakni bermula dari tantangan dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bagaimana caranya bisa membesarkan Danau Toba.
“Pak Gubernur kita bisa mendatangkan 1 juta wisatawan 1 tahun ke Danau Toba. Janji kami Danau Toba bisa jadi destinasi wisata dunia. Ini tugas kawan-kawan di Sumut, terima kasih Pak Gubernur atas dukungannya, ” kata Lambok.
Lambok mengatakan, saat ini sudah ada 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Indonesia serta kepengurusan di 4 negara lain. Menurut Lambok, dengan banyaknya DPD serta kepengurusan PBB di luar negeri menjadikan hal tersebut sebagai sebuah beban yang harus ditanggung bersama dan Ini beban yang luar biasa. Ini jadi tanggung jawab karena kita memberanikan diri membawa nama PBB, ” kata Lambok. ( Karmel, 'rel )
