Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Wajibkan Warga Binaan Tandatangani Surat Pernyataan dan Konfirmasi Tak Ditanggapi

SIMALUNGUN - Dikonfirmasi terkait kebijakan terhadap warga binaan untuk membuat pernyataan secara tertulis ditujukan agar menutup aib sama sekali tidak dianggapi oleh oknum pimpinan di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.

Informasi dihimpun, sebelumnya awak media ini memperoleh informasi, pihak lapas memaksakan kehendak kepada setiap warga binaan yang akan bebas untuk membuat surat pernyataan, tidak akan mengungkapkan perihal lapas.

Baca juga: Dedy Permadi: Kominfo Menindaklanjuti Dugaan Kebocoran Data Pribadi BRI Life

A Sinaga salah seorang penggiat sosial masyarakat mempertanyakan, kepentingan pihak lapas perihal surat pernyataan warga binaan yang akan dibebaskan, saat ditemui di salah satu warkop, seputaran jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (15/10/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Tindaklanjuti Kebocoran Data yang Diduga Milik BPJS Kesehatan

"Apa kegunaan surat pernyataan yang dibuat warga binaan itu sebelum keluar dari lapas ? Pertanyaan ini wajar dan normatif, sepatutnya pihak lapas menyampaikan penjelasan, " kata Wakil Sekretaris LSM-PAB Kabupaten Simalungun.

Lebih lanjut, A Sinaga selaku pemerhati sosial masyarakat mengutarakan, akan lebih terhormat bila pihak Lapas Kelas IIA Pematang Siantar lebih terbuka, kooperatif dan komunikatif terhadap stake holdernya, terlebih kepada mitra kerja perihal penyampaian informasi publik.

Baca juga: Tony Rosyid: Tragedi Palestina, Dimana Nurani Anda?

"Apabila ada penyampaian konfirmasi dari awak media, tentu akan lebih bermartabat bila oknum pimpinan lembaga pengayoman itu menanggapinya secara normatif, " ucap A Sinaga.

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: Data BPJS Kesehatan Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Lebih lanjut, A Sinaga menerangkan, informasi yang diperoleh dari salah satu media online terkait penyampaian oknum pimpinan lapas itu, bukannya menyelesaikan suatu permasalahan seperti konfirmasi yang disampaikan awak media.

"Lucu-lucu oknum pimpinan lapas itu, koar-koar melalui media online  menyikapi penyampaian konfirmasi jurnalis, " tutup A Sinaga.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay: BPJS Harus Bertanggung Jawab Atas Kebocoran Data Ini

Terpisah, Plt. Kalapas Kelas IIA Pematang Siantar M Taviv dimintai tanggapannya melalui Ka. KPLP Raymond Andika Girsang dikonfirmasi terkait informasi setiap warga binaan membuat surat pernyataan.

Selanjutnya, informasi warga binaan sebelum dibebaskan membuat dan menandatangani surat pernyataan, tidak akan mengungkapkan hal buruk tentang lapas kepada publik, hingga rilis berita ini dilansir tidak ditanggapi. (amry pasaribu)