LBH Medan Layangkan PPSK ke BPSK Kota Medan

LBH Medan Layangkan PPSK ke BPSK Kota Medan

MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan selaku kuasa hukum dari Kartono pemilik warung TOS melayangkan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke BPSK Medan atas kasus pemutusan aliran listrik secara sepihak oleh PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai, jum'at (22/1/2021) siang.

Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra didampingi Kadiv SDA LBH Medan M Ali Nafiah dalam keterangan pers tertulis yang diterima awak media indonesiasatu.co.id, jum'at (22/01/2021)  mengatakan, Kartono sebagai pemilik warung TOS di Jalan Soekarno Hatta Lk IV, Kelurahan Timbang Langkat Binjai.


"Warung tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2014 dengan mempekerjakan lima orang pekerja. Pemilik warung diketahui menggunakan meteran listrik isi ulang (token) sejak tahun 2016 dengan ID pelanggan No. 122010622441 dan 122010631846 atasnama Kartono, " sebut Irvan.

Selain itu, kata Irvan, sejak menjadi konsumen PLN UP3 Binjai, Kartono telah menjaga dan memelihara aset milik PLN yaitu Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan kabel Sambung Rumah (SR) dan tidak pernah melakukan pelanggaran. 

"Hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernah mendapatkan Surat Teguran atau Peringatan. Namun, tertanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi pencabutan APP dan SR secara total yang diduga dilakukan oleh pihak PLN tanpa adanya surat pemberitahuan, " ungkap Irvan.


Akibatnya, sambung Irvan, warung milik Kartono tidak lagi bisa menggunakan arus listrik untuk kegiatan usahanya. Sehingga Kartono mengalami kerugian, ” kata Irvan.

LBH Medan menilai perbuatan yang dilakukan pihak PLN sudah melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perlindungan konsumen.

Sejauh ini, pihaknya sudah melayangkan somasi (peringatan hukum) I dan II kepada pihak PT PLN UP3 Binjai tertanggal 27 November 2020 dan 11 Desember 2020 untuk segera memasang kembali APP dan SR di warung TOS dan membayar ganti kerugian yang diderita Kartono.

Somasi tersebut juga sudah dibahas PLN. Dimana PLN menyebut alasanpencabutan APP dan SR hanya melakukan pengamanan aset guna mencegah bahaya listrik yang bisa membahayakan keselamatan orang di lokasi. LBH menilai terdapat banyak kejanggalan atas tanggapan dari pihak PT PLN.

Pihaknya menilai perbuatan PLN dinilai sudah melawan hukum. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memanggil, memeriksa serta mengadili permasalahan yang terjadi saat ini. (AL)

Alamsyah Putra

Alamsyah Putra

Previous Article

Polda Sumut Gerak Cepat Salurkan Bantuan...

Next Article

Pengurus PBFI Cabang Simalungun Resmi Terbentuk,...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 124

Postingan Tahun ini: 563

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 58

Postingan Tahun ini: 1011

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 48

Postingan Tahun ini: 537

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 48

Postingan Tahun ini: 192

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Azhar Harahap

Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Kadis Dikbud Buteng: Kalau Ada Honornya GTT di Bawah Satu Juta, Laporkan ke Saya

Follow Us

Recommended Posts

Terkait Dugaan Korupsi PT. ASABRI, Penyidik Jampidsus Periksa Lima Saksi, Empat Ahli Serta Satu Tersangka
Diduga Tidak Sanggup Bayar Uang Persalinan, Dedek Elivia Ditahan RS Bina Kasih
Penyidik Jampidsus Serahkan Berkas Perkara Tahap Satu Dugaan Penyimpangan Pengalihan IUP Batubara di Kabupaten Sorolangun
Dukung Program Jangan Mudik, Jaksa Agung Buka Pasar Murah Virtual Untuk Pengemudi Ojek Online
Penyidik Jampidsus Serahkan Berkas Tahap Dua Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri