Diduga Curang, Pemkab Karo Akan Monitoring SPBBE PT. Bahma Putra Mandiri

KARO - Menyikapi dugaan pengurangan volume elpiji 3 kg subsidi pemerintah yang didistribusi ke masyarakat kurang mampu di Karo, melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) PT. Bahma Putra Mandiri yang beralamat di Desa Mulia Rakyat, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumut..

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Karo, Rismawati Br Ginting melalui Kasubbag Penanaman Modal dan Perijinan, Berry Hadinata S. Depari, Senin (15/02/2021) mengatakan akan melakukan monitoring ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) yang diberitakan media.

Baca juga: Menteri BUMN, Erick Thohir: Merah Putih Fund Menyasar Calon Unicorn

"Kita sudah melakukan kordinasi atau komunikasi dengan pihak SPBBE PT. Bahma Putra Mandiri terkait informasi tersebut. Jadi mereka bilang, silahkan cek langsung ke tempatnya, " ujarnya didampingi salah seorang staff, Samsul Sembiring di ruang kerjanya sekira 12:30 WIB.

Baca juga: Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin: Rp423,23 Triliun dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp695,2 Triliun PEN sudah Terealisasi

Dikatakannya, rencana monitoring akan dilakukan besok hari, Selasa (16/02/2021) sekira pukul 10:00 WIB. Karena sedang menunggu surat perintah dari pimpinan atau bupati.

"Surat sudah kita sampaikan ke bupati, tinggal menunggu disposisi. Memang selama ini atau 3 tahun terakhir, kita belum lalukan monitoring ke setiap SPBBE, agen dan pangkalan. Apalagi saat ini masih Pandemi Covid-19, " sebutnya.

Baca juga: Agus Gumiwang Kartasasmita: Diharapkan Ekonomi Indonesia Tumbuh Sekitar 4,5 Hingga 5,5 Persen di Tahun 2021

Ditambahkannya, jika dilokasi ditemukan adanya pengurangan volume (kecurangan) yang dilakukan pihak SPBBE. Tentunya pemerintah daerah akan menyurati Pemprovsu dan Marketing Operation Region (MOR) I Pertamina Sumut, agar memutus kerjasama dengan perusahan tersebut.

"Bila nantinya kita temukan adanya kecurangan. Tentunya akan kita ambil tindakan dengan menyurati pihak Pemprovsu dan Pertamina karena sudah merugikan masyarakat, " imbuhnya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Jajaran Direksi BPJAMSOSTEK Periode 2021-2026 Optimis Perlindungan Jamsos Menyeluruh Sudah di Depan Mata

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga akan melibatkan Polres Karo unit tindak pidana tertentu (Tipiter). "Nanti kita akan berikan surat ke Polres. Hanya saja, proses surat perintah mereka dengan kami berbeda. Biasanya agak lama juga prosesnya, menunggu perintah dari atasannya, " ujarnya.

Disambungnya lagi, untuk stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) yang berada di wilayah Karo berjumlah 3 stasiun yakni PT. Bahma Putra Mandiri (BAPUMA), PT. Sinar Mulia Centralindo dan PT. Mitha Sarana Wijaya.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Asahan Salurkan Buku Tabungan Dana Pinjaman Bergulir Bangkitkan UMKM

Sedangkan jumlah agen ada 10 diantaranya, PT. Rotua Jaya Abadi, PT. Nur Malem Abadi, PT. Sinar Mas Suyento, PT. Surya Mas Sumiaty, PT. Marotra Cumantra Putri, PT. Karo Jaya Simalem, PT. Petro Mulia Pratama, PT. Rasita Mulia, PT. Putri Mulia dan PT. Rajawali Citra Mulia yang berganti nama menjadi PT. Garuda Mas.

"Untuk jumlah pangkalan yang tersebar ada sekitar 362. Terkait ijinnya, sebagian masih dalam proses pembuatan di Dinas Perijinan Satu Pintu. Karena biasanya, pihak agen yang urus ijin pangkalan. Jadi soal ijin, perijinan yang tau, " ujarnya mengakhiri.

(Anita Theresia Manua)