Bupati Asahan dan KPK RI Lakukan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

ASAHAN - Bupati Asahan H. Surya, BSc didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, MSi, para Asisten, OPD dan beberapa Camat menerima Kunjungan Wakil Ketua KPK RI Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI Didik Agung Wijanarko beserta rombongan dalam Acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, pada hari Jumat, (05/02/2021), yang berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Bupati Asahan menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua KPK RI beserta rombongan di Kabupaten Asahan, semoga dengan kehadirannya di Kabupaten Asahan dapat memberikan perubahan Tata Kelola Pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Baca juga: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun Gelar Bimtek CHSE Bagi Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata

Bupati Asahan lebih lanjut menyampaikan bahwa, dari delapan area intervensi Monitoring Center For Prevention (MCP) pada tahun 2020 Capaian Kabupaten Asahan baru sebesar 60 %.

Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan pada Tahun 2021 akan melakukan pembenahan agar capaian tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan langkah langkah antara lain, Pemberian TPP pada tahun 2021 akan dilakukan berdasarkan Penilaian Kinerja, Penguatan Peran pengawasan Inspektorat, Meningkatkan Koordinasi antara APIP dan APH, Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan tunggakan pajak, Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian Sertifikat Tanah Aset Pemkab Asahan dan Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan berkoordinasi dengan Bank Sumut.

Baca juga: Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Tegaskan Relokasi Siosar Segera Dirampungkan

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan harapannya kepada Tim Supervisi KPK RI untuk berkenan memberikan arahan dan pendampingan dalam rangka peningkatan Pencapaian MCP di Kabupaten Asahan.

Sementara Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI Didik Agung Wijanarko mengawali arahannya menyampaikan, kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Asahan untuk mempunyai komitmen yang kuat dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Asahan.

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

"Adapun kaitannya dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi kita masih melihat ada Kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif, rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi, " ujar Didik Agung Wijanarko.

Ditambahkannya bahwa, dari uraian tersebut perlu dibuat langkah strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan di Kabupaten Asahan, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi antara lain :

Baca juga: Pemkab Labuhanbatu Siap Bekerja sama ACT

Pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan.

Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya.

Baca juga: Pemerintah Telah Alokasikan Dana Rp203,9 Triliun untuk Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

Dalam kesempatan ini beliau juga mengimbau seluruh jajaran ASN di Kabupaten Asahan agar berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Mengingat tanggung jawab yang diberikan negara amat besar.

“Tentu komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri. Anggaran negara harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena yang kita kelola adalah uang rakyat, maka harus kita kelola dan gunakan sebaik-baiknya, ” ucapnya.

Wijanarko juga menekankan pentingnya penilaian Monitoring Center for Prevention atau MCP bagi Pemerintah Kabupaten Asahan.
“Mencapai nilai MCP yang baik bukan tidak mungkin, apalagi untuk Kabupaten Asahan. MCP ini juga menjadi bentuk keseriusan kita dalam bekerja untuk terus berbenah dan menjalankan setiap tugas dengan dan sesuai aturan, ” ungkapnya.

Dikatakannya, kehadiran MCP bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja dalam memahami elemen tugas yang beresiko korupsi.

Disamping itu juga diharapkan OPD mendapat gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan menjadi arahan bagi upaya pencegahan korupsi.

Baca juga: Wakil Gubernur Sumatera Utara Bahas Penanganan KJA Danau Toba Bersama Dewan Riset Daerah

“Adapun fokus MCP mencakup pada pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD, Barang Jasa dan Layanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, managemen aset daerah dan tata kelola dana desa, ” terangnya.

Untuk itu saya berharap pada tahun 2021 capaian MCP Kabupaten Asahan harus lebih baik lagi, untuk itu perlu keseriusan jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, pungkasnya. Edward Banjarnahor