Beredar Kabar Surat Permohonan Bantuan Pengawalan Pengamanan Diduga Tidak Diketahui Kepala Kejatisu, Ini Penjelasannya

MEDAN. - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap SPBU dan gudang penyimpanan bahan bakar minyak di kawasan Mandala, Yos Sudarso dan Marelan, Rabu (6/11/2024).

Baca juga: Polsek Parapat Ringkus Juru Tulis Togel di Lapo Tuak

Beredar Isu dilapangan bahwa surat permohonan bantuan pengawalan pengamanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, SH, MH berbentuk elektronik atau bukan tanda tangan basah.

Hal itu pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kota Medan. Melihat itu, sebagian warga menilai bahwa kegiatan penggerebekan dan penggeledahan tersebut tidak sah.

Baca juga: Tony Rosyid: Tak Tebang Pilih, Anies Beri Sanksi HRS

Menanggapi hal itu, Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W. Ginting, SH, MH didampingi Koordinator Bidang Intelijen Yos A Tarigan, SH, MH saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/11/2024)  membenarkan penggeledahan tersebut dilaksanakan tim dari Kejati Sumut.

"Benar, tim dari Kejati Sumut melakukan kegiatan  penggeledahan di SPBU Mandala, perusahaan penyalur BBM di Jalan Yos Sudarso dan Gudang Penyimpanan BBM di kawasan Medan Marelan, " kata Adre W Ginting melalui rilis tertulisnya.

Baca juga: Samsul Naibaho Dibantai di Cianjur Bersama Kekasih Asal Kabupaten Dairi, Samsul Naibaho Tewas, Kristina Simbolon Kritis

Penggeledahan ini dilakukan, lanjut Adre W Ginting, karena sebelumnya ada dugaan penyelewengan terkait solar subsidi seputaran Pelabuhan Belawan yang melibatkan perusahaan-perusahaan penyalur BBM Non Subsidi.

"Perkembangan selanjutnya terkait dengan dugaan penyelewengan dan kegiatan penggeledahan ini akan kita sampaikan, " paparnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Detik-Detik Foto dan Video 6 Jenazah Dibuka

Adre menambahkan bahwa kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim bertujuan untuk melakukan pengembangan dan mencari dokumen serta tempat penyimpanan BBM dan proses pengeledahan berjalan aman dan lancar. Kejaksaan meminta pengamanan dari TNI dalam proses pengeledahan ini.

Terkait dengan surat permohonan bantuan pengawalan yang dilayangkan ke Panglima Komando Daerah Militer l/BB, Fungsioner humas Kejatisu, Monang Sitohang, SH menjelaskan bahwa surat penggeledahan dari pengadilan sudah ada tanpa harus diketahui dari atasan.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemanggilan Anies Menampar Wajah Keadilan Negeri Ini

"Yang jelas resmi, karena kalau geledah itu kan yang pertama bukan surat dari pimpinan, tapi surat dari pengadilan ada, " tegas Monang.

Lebih lanjut, Monang meyakinkan bahwa kegiatan penggeledahan itu sudah sesuai prosedural.

"Tau atau tidak yang jelas kalau ada izin dari pengadilan sudah sah secara hukum, " sambungnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 28/PUU-XXl/2023, menolak seluruh permohonan yang menguji kontitisionalitas kewenangan jaksa melakukan penyidikan perkara korupsi. Putusan ini berlaku final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum.

Terkait dengan penyalahan fungsinya, Kejatisu belum bisa memberikan jumlah kerugian negara yang dimaksud.

Baca juga: PWI Minta Kapolri Usut Tuntas Oknum Polisi Pelanggar Kemerdekaan Pers

"Sampai sekarang belum, masih berproses, " tutup Monang.